|
|
INDONESIA - defence and military issues (PART IV-R.P.9]
[Copy link]
|
|
|
RI 'Barter' CN-235 dengan Jet Latih T-50 Korsel
Nusa Dua - Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia siap menjual lagi 2 hingga 4 pesawat CN-235 kepada Korea Selatan (Korsel). Ini merupakan salah satu bentuk kerjasama di bidang transportasi antara pemerintah Indonesia dengan Korsel.
"PT DI berpeluang menjual 2-4 pada pihak korea," kata Staf Khusus Menteri Koordinasi Perekonomian Amir Sambodo ketika berbincang dengan wartawan di salah satu hotel di Bali Rabu (18/5/2011).
Menurut Amir, transaksi pembelian kapal yang akan dilakukan oleh Korea Selatan bisa terealisasi apabila Indonesia juga membeli pesawat T50 dari Korea Selatan.
"Ada pembicaraan kalau T50 dibeli Indonesia, tentu ada kompensasi juga pihak korea akan beli CN-235," ungkapnya.
Amir menambahkan kesepakatan Indonesia-Korea Selatan mengenai produk pesawat terbang harus segera diwujudkan karena dinilai akan saling meguntungkan kedua negara. Korea Selatan sangat kuat di bidang pesawat jet tempur latih dengan jenis T50 dan Indonesia unggul di bidang pesawat angkut dengan jenis CN-235.
"Jadi ini kerja sama yang saling menguntungkan," jelasnya.
Sampai saat ini, Korea sudah memiliki 10 pesawat CN-235. Menurut Air, harga 1 pesawat CN-235 sekitar US$ 16 juta, tetapi harganya dapat lebih mahal tergantung peralatannya yang digunakan di dalam pesawat.
Kepastian membeli jet latih T-50 Golden Eagle buatan Korea Selatan (Korsel) ditegaskan sebelumnya oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Rencana pembalian ini untuk menggantikan jet latih Hawk Mk-53 milik TNI AU yang sudah usang, pemerintah dikabarkan akan memborong 1 skuadron T-50.
"Jumlahnya, kalau dengan batas anggaran itu, 1 skuadron," ujar Purnomo beberapa waktu lalu. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reply 378# eltoro
toro..rifa ni semer masam ka?? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reply eltoro
toro..rifa ni semer masam ka??
gede-bab Post at 19-5-2011 10:28 
ah kau ni bising jerr... 
Pasukan Perdamaian Negara ASEAN Bakal Pakai Bendera ASEAN
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pasukan perdamaian negara-negara anggota ASEAN nantinya akan berangkat dengan bendera ASEAN. "Sehingga kehadiran ASEAN dalam misi PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) akan lebih tinggi profilnya dan ini tentu akan meningkatkan pamor ASEAN," ujar Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik Dewi Fortuna Anwar di Kantor Wakil Presiden, Rabu 18 Mei 2011.
Menurutnya, selama ini sesungguhnya banyak negara anggota ASEAN yang mengirimkan tentaranya untuk pasukan perdamaian. Setidaknya, ada sekitar lima ribu personel yang kini menjaga perdamaian di banyak negara. "Tapi tidak kelihatan jumlah yang besar ini, karena masing-masing bawa bendera sendiri-sendiri," ucapnya.
Dewi mengatakan penggunaan bendera ASEAN itu selaras dengan misi ASEAN menjadi komunitas kawasan yang berperan dalam komunitas global. Ia yakin ASEAN bakal lebih berperan dalam kegiatan perdamaian dunia.
Adapun di dalam ASEAN, kerja sama lebih erat di bidang pertahanan dijalin dalam koordinasi penanggulangan bencana. Serta, koordinasi dalam mengantisipasi ancaman non-tradisional seperti menghadapi perompak dan kegiatan ilegal di perairan.
Langkah awal telah dilakukan dengan kerja sama militer di bidang kemanusiaan. Salah satunya, latihan penanggulangan bencana ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise pada Maret lalu di Manado, Sulawesi Utara, di mana negara-negara anggota ASEAN bersama-sama ikut serta.
sumber: http://www.tempointeraktif.com/h ... 0518-335251,id.html |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Halo semua, gue balik lagi.. Pake ID baru nih, ID lama gue udah ga bisa di pake lagi, tau knapa.. Salah pass terus... ;) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Post Last Edit by rifa at 19-5-2011 13:30
Buat Jet Tempur Bersama Korsel, Indonesia Sertakan 180 Insinyur
18 Mei 2011, Jakarta (TEMPO Interaktif): Pemerintah Indonesia akan mengirimkan 30 insinyur terbaik dalam bidang industri pertahanan ke Korea Selatan dalam rangka kerjasama pembuatan jet tempur Indonesia-Korea Selatan. "Ada 30 insinyur Indonesia yang akan terlibat dalam poyek ini," kata Direktur Teknologi Industri Pertahanan, Ditjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Agus Suyarso, usai Seminar Industri Pertahanan di Gedung Antara, Jakarta, Rabu 18 Mei 2011.
Menurut dia, kerjasama ini melibatkan 150 tenaga ahli/insinyur termasuk dari Korea. Karena Indonesia berpartisipasi sebesar 20 persen dalam proyek ini, maka 30 orang berasal dari Indonesia. 30 orang ini akan diambil dari PT Dirgantara Indonesia (DI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan dari Institut Teknologi Bandung (ITB). "Sedang dikumpulkan. Paling lambat Juli nanti dikirim," ujarnya.
Namun tak hanya satu kelompok ini saja yang akan mempelajari cara, riset
dan pengembangan pembuatan lima prototype pesawat tempur multi-mission generasi 4,5 yang disebut Jet Fighter KF-X/IF-X ini. masih ada lima kelompok lain yang nantinya akan terlibat secara bergiliran. "Ada enam kelompok, jadi 30 kali 6 artinya ada sekitar 180 orang," kata Agus.
Rencananya sekelompok insinyur tersebut akan bergiliran setiap empat bulan sekali. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ah kau ni bising jerr...
wongedandotcom2 Post at 19-5-2011 10:45
lalu loe mao gue diem mulu cuk???:@ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Post Last Edit by rifa at 19-5-2011 16:39
Mistral Akan Berkunjung Ke Singapura Dan Indonesia
The building projection and command Mistral is currently in transit in Singapore on the sidelines of the show IMDEX Asia, which runs from May 18 to 20 On this occasion, the French ship welcomes visitors as part of diplomatic relations but also because commercial DCNS, the PCB designer, looking to sell this product to several countries, particularly in Asia.
Having sailed from Brest on March 1 along with the frigate Georges Leygues, the Mistral is involved in the mission Jeanne d'Arc. As such, he embarked, in addition to its crew of 135 officers and students onboard a tactical group (EWG) of the Army (about 250 men, thirty vehicles, mortars, helicopters and 4).
After his stopover in Singapore, the PCB should set sail for Indonesia.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Post Last Edit by rifa at 19-5-2011 16:50
Prajurit KRI Pulau Rimau-724 Bangga Kenakan Seragam PDL Layar Baru
Prajurit KRI Pulau Rimau-724 jajaran Koarmatim dengan bangga mengenakan seragam PDL Layar barunya. Tentunya seragam baru tersebut dapat memberikan motivasi yang luar biasa bagi seluruh prajurit dalam melaksanakan tugas operasi maupun latihan di laut.
Prajurit matra laut terutama yang berdinas di KRI memiliki tugas yang dilaksanakan di atas kapal yang sewaktu-waktu siap untuk berlayar dan bertempur, sehingga apabila sedang berlayar memerlukan seragam khusus yang mampu membuat prajurit merasa bangga akan tugasnya dan nyaman pada saat melaksanakan segala kegiatan di atas KRI, sehingga beberapa waktu lalu Pangarmatim Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto mengambil kebijakan bahwa perlu adanya Pakaian Dinas Lapangan (PDL) khusus untuk prajurit yang berdinas di KRI atau yang sering disebut PDL Layar. Hal ini ditindaklanjuti dengan pembuatan desain corak siluet kapal perang dengan warna yang serasi dan cocok untuk dipakai prajurit TNI AL yang sedang bertugas di KRI.
Kebijakan tersebut tentunya disambut dengan penuh semangat oleh para prajurit Koarmatim yang berdinas di KRI, karena dengan adanya PDL Layar tersebut akan membuat mereka lebih nyaman di dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan (di atas KRI). Demikian juga seluruh Prajurit KRI Pulau Rimau-724 dengan penuh kebanggaan mengenakan pertama kali seragam tersebut dalam rangka Latihan Tindakan Perlawanan Ranjau di Perairan Tuban pada tanggal 28 April s.d 22 Mei 2001. Mereka tampak lebih gagah dan lebih sigap dalam mengerjakan tugas sesuai bagian masing-masing.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Post Last Edit by rifa at 19-5-2011 19:16
Indonesia Menjadi Juara Dalam Kompetisi Menembak AASAM
Acara kompetisi menembak AASAM (Australian Army Skill at Army Meeting) diselengarakan pada tanggal 6-22 Mei 2011 di Combined Arms Training Center, Markas Angkatan Darat Australia, di Puckapunyal, Victoria, Australia.
Kompetisi internasional ini diikuti oleh beberapa negara seperti Indonesia, Belanda, Thailand, Papua Nugini, Timor Leste, Kanada, Perancis, Selandia Baru, Brunei Darussalam, Malaysia, Amerika Serikat.
Pada babak akhir kompetisi, Malaysia menjadi lawan terkuat Indonesia, namun Sersan Satu Poltak Siahaan dan Kopral Dua Woli Hamsan berhasil meraih 7 medali emas, 9 medali perak dan 5 medali perunggu dimana Indonesia mengungguli peserta-peserta dari negara lainnya. Bahkan peserta Indonesia mendapatkan pujian dari beberapa negara peserta lainnya seperti yang dikatakan oleh peserta dari Belanda “Good score, Indonesia have the best score than other countries”.
Tahun ini TNI AD mendapat tantangan untuk tidak menggunakan pistol ST1. Walau demikian bukanlah suatu kesulitan bagi TNI AD. Dengan bersenjatakan pistol jenis Browning milik Australia, Indonesia tetap unggul dalam kategori ini. Hal ini didukung oleh salah satu peserta dari Australia yang sempat mengatakan “It’s not about the gun, but it’s all about the man behind the gun”. Ini menunjukkan kualitas dari penembak jitu TNI AD.
Kompetisi tahunan ini tidak hanya memberikan pengalaman yang bermanfaat bagi TNI AD, namun juga dapat memberikan kesempatan bagi tim TNI AD untuk mengukur kemampuan tim dari negara lainnya; seperti yang diungkapakan oleh Woli, pemenang kompetisi dalam kategori perorangan di tahun 2009 dan tahun ini.
Colonel Geoff Stacey yang merupakan salah satu penembak terbaik Australia juga sempat memuji tim dari Indonesia “We all have done very well but Indonesia have done the best out of all. They’ve done very well in the competition and they are very professional”. (Dwiastuty Cahyaningrum/Dispenad)
“It’s not about the gun, but it’s all about the man behind the gun”
These words that I like |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RI - China Adakan Dialog Bilateral Bahas Peningkatan Kerjasama Pertahanan
Jakarta, 19 Mei 2011 - Menteri Pertahanan Republik Indonesia Purnomo Yusgiantoro menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan China Jenderal Liang Guanglie, Kamis Sore (19/5) di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta. Dalam kunjungan ini, kedua Menhan melakukan dialog bilateral membicarakan peningkatan hubungan kerjasama kedua negara khususnya kerjasama di bidang pertahanan yang telah terjalin erat selama ini.
Dialog bilateral kali ini adalah untuk menindaklanjuti yang telah diputuskan pada forum dialog yang telah dilaksanakan pada bulan Maret 2011 yang lalu, sekaligus dalam rangka mempererat hubungan pertahanan kedua negara.
Dalam dialog bilateral tersebut, Menhan RI menyampaikan rasa terimakasih kepada Menhan China bersama seluruh Delegasi China yang telah bersedia memenuhi undangan Indonesia dalam dialog bilateral Indonesia - China, hal tersebut menunjukan semangat kerjasama kedua negara dalam meningkatkan hubungan bilateral di bidang pertahanan.
Menhan RI berharap dialog ini dapat digunakan sebagai kesempatan untuk bertukar pikiran tentang beberapa isu dan mengeksplor potensi kerjasama yang dapat dikembangkan oleh kedua negara.
Lebih lanjut Menhan RI mengatakan, kerjasama pertahanan kedua negara sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, hingga pada tahun 2006 telah dirintis forum konsultasi bersama yang pertama di Jakarta dan dilanjutkan dengan forum konsultasi bilateral kedua pada tahun 2007 di Beijing.
Menhan RI berpendapat forum tersebut sangat baik dan dapat membantu dalam meningkatkan hubungan kerjasama pertahanan kedua negara, yang telah dibuktikan dengan dilakukannya penandatangan Defence Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia-China pada tahun 2007.
Meskipun DCA tersebut masih dalam proses ratifikasi di Indonesia dan belum dapat diimplementasikan, namun Menhan RI mengharapkan forum konsultasi bilateral kedua negara dapat terus dilaksanakan sebagai wahana untuk meningkatkan hubungan bilateral bidang pertahanan kedua negara, sambil menunggu selesainya proses ratifikasi.
Menhan RI menyampaikan, sampai dengan saat ini banyak kemajuan dalam hubungan kerjasama pertahanan yang dilakukan kedua negara terutama dalam hal pertukaran pendidikan, pelatihan maupun dalam pengadaan Alutsista.
Dalam hal pendidikan, tercatat banyak kemajuan walaupun belum semua tawaran jenis pendidikan militer dapat dipenuhi oleh Indonesia. Tercatat siswa China yang belajar di Indonesia sudah ada peningkatan tidak hanya pada pendidikan setingkat Sesko, namun tahun ini juga ada yang mengikuti Lemhannas.
Menhan RI merasa dimasa mendatang kedua negara perlu untuk memperbanyak lagi kesempatan untuk mengikuti beberapa jenis pendidikan lain yang dapat diikuti oleh Siswa dari China untuk belajar di Indonesia maupun sebaliknya. “Di bidang pendidikan, Indonesia sangat serius untuk secara bertahap meningkatkan peluang kerjasama yang tersedia”, ungkap Menhan RI.
Sementara itu, sebagai upaya meningkatan kerjasama pertahanan kedua negara, beberapa kemungkinan kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain meliputi kerjasama latihan atara pasukan khusus, kerjasama dalam menangani isu ancaman non-tradisonal seperti terorisme, kerjasama penanggulangan bencana dan kerjasama di bidang industri pertahanan.
Khusus mengenai kerjasama di bidang industri pertahanan, telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemhan RI dengan SASTIND pada tanggal 22 Maret 2011 yang lalu di Jakarta.
Menhan RI berharap dengan telah ditandatanganinya MoU bidang industri pertahanan dan LoI yang menyertainya, maka diharapkan kerjasama bidang penagdaan Alutsista khususnya maupun kerjasama bidang logistic secara umum dapat meningkat dengan signifikan.
Selain pembicaraan mengenai peningkatan kerjasama pertahanan kedua negara, dalam kesempatan yang baik tersebut, Menhan RI juga menyampaikan kepada Menhan China bahwa saat ini Indonesia sedang membangun Peacekeeping Centre dengan proyek four in one-nya.
Menhan RI menyampaikan, Indonesia membuka peluang seluas-luasnya bagi China untuk dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai pelatihan yang akan diselenggarakan maupun kerjasama dalam peningkatan capacity building yang masih sangat terbuka bagi kedua negara..
Turut mendampingi Menhan RI dalam dialog bilateral tersebut sebagai Delegasi Indonesia antara lain Wamenhan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Sekjen Kemhan RI Marsdya TNI Eris Herryanto S.IP, MA, Staf Khusus Menhan Bidang Kersin Soemadi D.M. Brotodiningrat, Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Puguh Santoso, S.T, M.Sc, serta sejumlah pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemhan. Sementara itu, Menhan China didampingi sejumlah pejabat militer China.
Sebelum pelaksanaan dialog bilateral, kunjungan Menhan China ke Kemhan RI tersebut didahului dengan penyambutan melalui upacara jajar kehormatan oleh Menhan RI yang didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan RI. (BDI)
Dalam hal pendidikan, tercatat banyak kemajuan walaupun belum semua tawaran jenis pendidikan militer dapat dipenuhi oleh Indonesia.
Apakah Cina ingin belajar di Batujajar,tapi di tolak pemerintah Indonesia?
atau Kerjasama pertahanan berarti tidak mengutak-atik(Rusuh) natuna dan tidak turut serta dalam masalah spratly? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menhan: Indonesia Tawarkan SS-2 Ke Myanmar
Defense Minister Purnomo Yusgiantoro says the government hopes to sell Indonesian-made SS-2 assault rifles to Myanmar.
“[Myanmar] looked at the SS-2. We have been offering it,” he said Thursday after the ASEAN Defense Ministers Meeting in Jakarta.
Purnomo said that the nation’s arms trade was currently conducted by Indonesian Incorporated, which represented Indonesia’s state-owned weapons maker, PT Pindad; the Defense Ministry and the Defense Industry Policy Committee (KKIP).
“Myanmar is already in the process of transition. They already had an election. It has to be done in phases,” Purnomo said.
Col. Jan Pieter Ate a special assistant to the Indonesian Defense Minister, said that in principle Indonesia would not limit its arms sales to any nation, including ASEAN member nations.
“They should control their own markets rather than countries outside ASEAN,” he said.
Jan Pieter said that Indonesia’s policy on arms sales was related to the ASEAN defense industry collaboration.
“It’s all right if we want to sell [arms] to Malaysia, Laos or Vietnam, and Myanmar. What we do not hope for — and we do not compromise in this — is if the weapons are used to threaten other countries,” Jan
Pieter said.
He added that Indonesia’s stance was firm, waving off the possibility that Indonesian-made weapons might be used on civilians.
“The main purpose of weapons is to defend a country. This appeals to us as well,” Jan Pieter said.
Weapons sales might help Indonesia support Myanmar’s shift towards democracy, he added.
“With such a relationship, we will have better access to the country to improve democracy. If one [nation] does not have a relationship with another, it would be hard to influence one another. One of the ways is through trade, and defense is one of the ways [to do that],” Jan Pieter said.
University of Indonesia security analyst Andi Widjajanto said the idea of selling Indonesian weapons to Myanmar was more positive than negative. “An ‘embargo’ of light weapons to Myanmar will in fact push the junta to enter the black market,” he said.
Giving Myanmar the option to remain in the international weaponry market would cause the transnational criminal network supporting arms smuggling to lose revenue, he said
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RI-China Gelar Latihan Bersama Pilot Sukhoi
Jakarta - Pertemuan bilateral antara menteri pertahanan Indonesia dan China di sela-sela ASEAN Defence Ministers Meeting menghasilkan beberapa kesepakatan penting. Salah satunya, RI dan China akan menggelar training bersama untuk para pilot jet tempur Sukhoi.
Hal itu terungkap dari pertemuan antara Wakil Presiden Boediono dan Menhan China Liang Guanglie, Jumat (20/5/2011). Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat itu, Boediono didampingi oleh Menhan RI Purnomo Yusgiantoro.
Deputi Seswapres bidang Politik, Dewi Fortuna Anwar, yang ikut dalam pertemuan itu mengatakan, Menhan RI memaparkan beberapa poin kesepakatan yang saat bertemu dengan Guanglie kepada Wapres. Kesepakatan-kesepakatan itu akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat.
"Agenda yang akan ditindaklanjuti antara lain meningkatkan pertukaran perwira kedua negara, termasuk dalam lakukan training bersama untuk pilot pesawat tempur sukhoi," ucap peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu.
RI dan China, lanjutnya, juga akan saling berkunjung ke sekolah militer masing-masing negara untuk bertukar pengalaman. Lalu kedua negara juga akan melakukan coordinated patrol (patroli yang terkoordinasi) untuk keamanan maritim RI-China.
Sementara itu, menurut Dewi, Gunglie menegaskan keinginan China untuk membangun hubungan yang lebih pragmatis dan luas dengan Indonesia, termasuk dalam bidang pertahanan-keamanan. Kesepakatan lain antara RI-China yang disebut Guanglie yakni kunjungan sesama kapal perang dari kedua negara.
Wapres Boediono sangat menghargai kunjungan Menhan China hari ini, apalagi Indonesia saat ini menjadi ketua ASEAN. Boediono menekankan kerjasama RI dan China mencakup bidang yang sangat luas. Wapres juga mendukung kerjasama pertahanan yang lebih erat antara RI dan China.
"Wapres sangat mendukung kerjasama yang makin meningkat dalam pertukaran perwira militer dan juga industri di bidang pertahanan," ungkap perempuan peraih gelar doktor dari Monash University, Australia, ini. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indonesia-Malaysia-Thailand akan berkolaborasi produksi senapan serang
Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Thailand berencana melakukan kolaborasi produksi senapan penyerang tipe M4. Kolaborasi ini akan menjadi motor penggerak kolaborasi serupa yang akan dilakukan di seluruh negara-negara ASEAN.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, pada konferensi pers di Jakarta, Jumat, 20 Mei 2011. Dia mengatakan produksi senapan penyerang M4 yang akan menggantikan senapan M15 ini akan menjadi produk kolaborasi negara-negara ASEAN yang pertama.
Kolaborasi ini adalah rencana pengembangan industri persenjataan ASEAN yang diusulkan dalam pertemuan ASEAN Defence Ministerial Minister (ADMM) kemarin di Jakarta.
"Ini adalah proyek pertama dan perintis dari proyek-proyek yang akan datang," ujar Hamidi.
Hamidi mengatakan bahwa kolaborasi pertahanan ini adalah proyek pemerintah, namun dalam pelaksanaannya akan bekerja sama dengan pihak swasta. Malaysia sendiri, ujar Hamidi, telah menunjuk sebuah perusahaan yang siap melakukan proyek yang memakan biaya hingga US$200 juta (Rp1,7 triliun) per negara.
Penentuan kapan proyek ini akan dimulai ditetapkan pada pertemuan antara perusahaan negara-negara bersangkutan yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Pengerjaannya, jelas Hamidi, adalah dengan cara pengadaan komponen dari tiga negara dan dikerjakan di Indonesia.
Namun, tidak tertutup kemungkinan negara-negara ASEAN yang lainnya dapat ikut menjual komponennya dalam proyek ini.
"Untuk produksi tahun ini mungkin antara 20.000 sampai 50.000 laras senapan," ujar Hamidi.
Kolaborasi semacam ini, ujar Hamidi, akan menghemat pengeluaran pertahanan bagi negara-negara di ASEAN yang seluruhnya menghabiskan dana sekitar US$25 miliar (Rp213 triliun). Hal ini dikarenakan, dana yang biasanya dipergunakan untuk mengimpor senjata dari luar kawasan akan berputar di Asia Tenggara saja.
"Penghematannya bisa sampai US$12,5 miliar, dan pada 2030 target kita adalah penghematan hingga 50 persen," ujarnya.
Kemhan RI Bantah Kolaborasi Dengan Malaysia
VIVAnews - Kementerian Pertahanan Indonesia belum mengetahui adanya rencana kolaborasi antara Indonesia-Malaysia-Thailand untuk memproduksi senapan serang M4. Kemhan mengatakan Indonesia masih bisa memproduksinya secara mandiri.
Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kemhan, Hartind Asrin, yang dihubungi VIVAnews, Jumat, 20 Mei 2011. Hartind mengatakan bahwa memang ada rencana kolaborasi industri pertahanan antara negara-negara ASEAN, namun belum dibicarakan secara teknis jenis kerja sama tersebut.
"Saya belum dengar masalah itu," ujarnya.
Rencana kolaborasi tiga negara disampaikan oleh Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, pada konferensi pers hari ini. Dia mengatakan bahwa Indonesia, Thailand dan Malaysia akan bersama-sama mengumpulkan komponen persenjataan M4 dan membuatnya di Indonesia. Hal ini, ujar Hamidi, bertujuan untuk penghematan anggaran pertahanan di ASEAN.
"Memang ada pembicaraan mengenai kolaborasi, namun belum sejauh itu," ujar Hartind.
Hartind mengatakan bahwa konsep kolaborasi disampaikan Malaysia pada berbagai kesempatan, termasuk dalam pertemuan ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM) kemarin. Inti dari konsep tersebut adalah jual-beli senjata antar negara ASEAN saja.
"Inti dari konsep itu adalah bagaimana pasar ASEAN direbut oleh ASEAN sendiri," ujar Hartind.
Namun jika memang kolaborasi tersebut terlaksana, Hartind mengatakan bahwa Indonesia dengan PT. Pindad siap menjadi pelaksana produksi. "Negara lain akan menjadi supporting unit, sharing dana, dan pengada komponen," ujar Hartind.
Jikapun memang kolaborasi tidak jadi dilakukan, tambah dia, Indonesia sendiri sudah mampu membuat senjata semacam itu. "Indonesia juga mampu kok membuatnya sendiri," ujarnya.
Kolaborasi industri pertahanan ditaksir akan menghemat anggaran pertahanan negara-negara ASEAN hingga 12,5 miliar (Rp106,8 triliun) dari anggaran keseluruhan US$213 triliun. Hal ini dikarenakan, dana yang biasanya dipergunakan untuk mengimpor senjata dari luar kawasan akan berputar di Asia Tenggara saja. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kerjasama Indonesia dan Turki Dalam Pertahanan
Indonesia, Turkey sign defence co-op agreement
Indonesia and Turkey have signed a defence agreement in Jakarta that could see the two countries collaborating on a wide range of military programmes. The Indonesian Ministry of Defence (MoD) said on 7 April that the ‘Draft Protocol on Defence Industry Co-operation’ was signed by Indonesia’s Deputy Minister of Defence Sjafrie Sjamsoeddin and his visiting counterpart Murad Pay.
The draft protocol outlines the joint development of an armoured combat vehicle likely to be undertaken by Turkey’s FNSS Savunma Sistemleri and Indonesia’s state-owned PT Pindad, various missiles, rockets and propellants, and a software-defined radio system. Once contractual obligations and negotiated, these programmes would almost certainly be based on Turkish-designed systems with further development and production in Indonesia. Such a strategy conforms with Indonesia’s priority of developing its industrial assets.
In addition to these programmes, Turkish Aerospace Industries (TAI) and PT Dirgantara Indonesia are planning to develop a prototype of an anti-submarine warfare version of the CN-235 maritime patrol aircraft, a platform that was jointly developed by Indonesia and Spain and manufactured in Turkey and Indonesia. TAI is also bidding to upgrade Indonesia’s fleet of ageing F-16s. The defence protocol was signed during Turkish President Abdullah Gul’s state visit to Indonesia, during which a number of agreements have been signed by the two countries that are aimed to increase bilateral trade in all sectors to USD5 billion by 2014 and to USD10 billion in the longer term. Bilateral trade between Indonesia and Turkey in 2010 stood at USD1.7 billion.
In terms of meeting these targets, President Gul indicated that defence trade was regarded as a priority. “[Indonesia] has huge borders,” he said. “That’s why security is so important for them. They want the co-operation of a friendly country like Turkey in the defence industry. Turkish contractors should act promptly to claim a share in this market.” Gul added that Turkey’s “GDP is USD800 billion, [and Indonesia] has a GDP of more than USD700 billion. This shows that both countries have investment potential. What is important is for our business people to find that potential. That’s why I have come here with business people.”
The focus on defence trade builds on a memorandum of understanding (MoU) signed by the two countries in June 2010 that called for expanded defence industry collaboration over the next few years. It is also consistent with Turkey’s drive to increase military sales. In 2009 defence exports from Turkey were reported to have reached around USD660 million, although it plans to more than double these sales by the end of 2011.
Analysis
The draft protocol in defence between Indonesia and Turkey is another marker demonstrating Ankara’s priority to boost sales in the expanding Southeast Asian region – particularly in Indonesia and Malaysia.
In addition to potential deals in Indonesia, earlier this year FNSS signed a USD600 million export contract with Malaysian company DRB-Hicom Defence Technologies (Deftech) to design and develop 257 8×8 wheeled armoured fighting vehicles (AFVs) for the Malaysian Army. Under the contractual arrangement, the vehicles will be based on the Pars (Leopard) family of AFVs and will be redesigned and developed with Deftech at FNSS facilities and assembled in Malaysia.
The defence partnerships between Turkey and these two Southeast Asian nations are further enhanced by religious links. All three countries are Muslim-majority states and all three form a key part of network of countries that has increased defence collaboration in recent years. Other countries that have close defence links through this networking include Brunei. Jordan, Pakistan, Uzbekistan and Yemen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Media Australia: F-35 Lebih Lambat Dibandingkan Sukhoi Indonesia,Malaysia and India
WHEN female navigators first climbed into Australian F-111 fighter bombers in the late 1990s, they had lead shot sewn into their flying suits because of the way the ejection module needed to be balanced to function properly.
Air Vice-Marshal Kym Osley makes the point to demonstrate, half in jest, the gulf between the revered, but now decommissioned, F-111 and the Joint Strike Fighter, which Defence and the federal government believe will guarantee Australia's air superiority in the region for decades to come.
''No longer will women need to walk out to the aircraft looking like John Wayne,'' laughs Osley.
Advertisement: Story continues below
To the Australian public, the JSF has become a byword for Defence profligacy and inefficiency, a perception fed by a steady stream of negative reports out of the United States, where the stealth fighter is being built by Lockheed Martin.
Over the past few years, the program has chewed through more money and time than was envisaged. Its woes culminated in US Defence Secretary Robert Gates firing the project head last year, boosting funding and delaying the production of hundreds of aircraft.
Only this week, one-time presidential candidate and former fighter pilot Senator John McCain said the program was approaching a ''watershed moment'' after a Pentagon official described the JSF's costs as ''simply unacceptable in this fiscal environment''.
While Osley would no doubt quibble with the latter comment, the head of Australia's JSF program was frank in admitting to The Saturday Age this week that the project is approaching a crucial juncture.
Australia has provisionally agreed to buy 14 planes and plans to buy 100 in total, with the first 14 due to be fully operational in 2018. The budget for the first batch is $3.2 billion, but as the program has lagged in the US, the cost of those planes has risen, because the earlier in the process you buy, the greater the cost.
Osley will not be drawn on how much the delays in the US have already cost Australia, but The Saturday Age believes the figure is about $150 million. He is adamant that even this figure would mean the financial buffer built into the project - which is predicted to cost Australia $13.5 billion in total - is still in place.
''The buffer is reducing, but then again, the closer you get to the signing of the aeroplanes, you expect that buffer to reduce.
''Ideally, if you do the programming right, the buffer runs out as you sign the contract,'' he said at the project's headquarters in Canberra.
However, the more significant question for Australia has become: what happens if Robert Gates decides to deliver another kick to the JSF program and delay the production of more planes, known in the procurement world as ''moving to the right''?
Australia could still hypothetically stick to the schedule, but the planes would become more expensive because we would be buying from a smaller production run.
''If they moved another 200 aeroplanes to the right, to save money, that would be bad and would dramatically increase the price, making the first 14 aeroplanes difficult to afford,'' Osley says.
Respected defence analyst Dr Andrew Davies, of the Australian Strategic Policy Institute, said in a recent paper that the ''margins of error are much reduced''.
''Margins are getting uncomfortably tight in some respects and there may be - and certainly should be - planning going on within the [Australian] Defence Department to have a fallback plan in place should the situation further worsen,'' Davies said.
This is where opinion diverges. Canberra has already been forced by the JSF delays to buy 24 F/A-18F Super Hornet fighters to fill the gap between the retiring of the F-111s and the arrival of the JSFs.
Davies says the purchase of more Super Hornets would be an option in the event of a larger than expected delay to the program in the US. However, he says a more likely approach would be to upgrade Australia's existing standard Hornets to cover the likely gap of one or two years.
''We could throw more money at the Hornets but … the likely outcome would be a modest extension of an already dated type at great expense. Nonetheless, if an additional gap of a year or two was to transpire, the Hornet life extension is probably the least bad option.''
Osley says further delays are unlikely for many reasons, including domestic pressure in the US (where the defence industry lobby is extremely strong), pressure from allies who are partners in the project, the extent of the delays already enforced and the need for the US Air Force to replace its rapidly ageing fighter aircraft.
But when asked to hypothesise about what would happen if there were more delays, he argued strongly against buying more Super Hornets, because the cost would be prohibitive. He said, contrary to media reports, he had not been asked to present a fallback option to the government, but if he was, he would not recommend more Super Hornets.
He also questioned the wisdom of upgrading standard Hornets on the grounds that the cost of keeping them flying would be greater than that of sticking to Australia's JSF schedule, which would require spending up to 3 per cent more.
''The public asks, 'Why can't we delay [the JSF purchase] by a few years?' Well, there are two reasons. The first one is that if we delay by three years we have to keep our Hornets going longer, at a time when the cost of the Hornet fleet will be increasing as they approach the end of their service life,'' he says.
''We're planning at this point in time from 2018-2021 to steadily retire the Hornets and to end up with more JSFs, until eventually we have no classic Hornets beyond 2021. If you delay by three years there's going to be a large cost, much greater than 3 per cent.
''At this point we're proceeding as planned to buy the initial two JSFs in 2014 and then to procure more JSFs to have the aircraft enter operational service by 2018, and this will allow us to retire the classic Hornets by 2021 and not incur the extra costs of keeping them flying.''
So, Osley and the dozens of Defence personnel working on the program will keep an anxious eye on Washington and Fort Worth, Texas, where the JSFs are rolling off a kilometre-long production line.
Defence hopes the biggest military project Australia has ever undertaken will cement the Royal Australian Air Force's aerial superiority against our neighbours (China excepted, for obvious reasons of scale).
Andrew McLaughlin, editor of Australian Defence Business Review, says the JSF is slower and carries fewer weapons than the Sukhoi deployed by Indonesia, Malaysia and India, but has superior radar and other technical capabilities, plus the all-important stealth capacity.
''As far as performance and capability go, it's meeting all the requirements of the partner nations, including the US and Australia,'' McLaughlin said.
''I doubt very much that we're going to be facing the 'yellow peril' coming over the horizon alone, and if we were, no amount of JSFs would stop what's coming.''
However, as the delivery date for Australia's first batch of JSFs draws closer and the public turns a curious eye to the project, there is no doubt dollars will be the focus of the attention. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Media Australia: F-35 Lebih Lambat Dibandingkan Sukhoi Indonesia,Malaysia and India
WHEN female navigators first climbed into Australian F-111 fighter bombers in the late 1990s, they had lead shot sewn into their flying suits because of the way the ejection module needed to be balanced to function properly.
Air Vice-Marshal Kym Osley makes the point to demonstrate, half in jest, the gulf between the revered, but now decommissioned, F-111 and the Joint Strike Fighter, which Defence and the federal government believe will guarantee Australia's air superiority in the region for decades to come.
''No longer will women need to walk out to the aircraft looking like John Wayne,'' laughs Osley.
Advertisement: Story continues below
To the Australian public, the JSF has become a byword for Defence profligacy and inefficiency, a perception fed by a steady stream of negative reports out of the United States, where the stealth fighter is being built by Lockheed Martin.
Over the past few years, the program has chewed through more money and time than was envisaged. Its woes culminated in US Defence Secretary Robert Gates firing the project head last year, boosting funding and delaying the production of hundreds of aircraft.
Only this week, one-time presidential candidate and former fighter pilot Senator John McCain said the program was approaching a ''watershed moment'' after a Pentagon official described the JSF's costs as ''simply unacceptable in this fiscal environment''.
While Osley would no doubt quibble with the latter comment, the head of Australia's JSF program was frank in admitting to The Saturday Age this week that the project is approaching a crucial juncture.
Australia has provisionally agreed to buy 14 planes and plans to buy 100 in total, with the first 14 due to be fully operational in 2018. The budget for the first batch is $3.2 billion, but as the program has lagged in the US, the cost of those planes has risen, because the earlier in the process you buy, the greater the cost.
Osley will not be drawn on how much the delays in the US have already cost Australia, but The Saturday Age believes the figure is about $150 million. He is adamant that even this figure would mean the financial buffer built into the project - which is predicted to cost Australia $13.5 billion in total - is still in place.
''The buffer is reducing, but then again, the closer you get to the signing of the aeroplanes, you expect that buffer to reduce.
''Ideally, if you do the programming right, the buffer runs out as you sign the contract,'' he said at the project's headquarters in Canberra.
However, the more significant question for Australia has become: what happens if Robert Gates decides to deliver another kick to the JSF program and delay the production of more planes, known in the procurement world as ''moving to the right''?
Australia could still hypothetically stick to the schedule, but the planes would become more expensive because we would be buying from a smaller production run.
''If they moved another 200 aeroplanes to the right, to save money, that would be bad and would dramatically increase the price, making the first 14 aeroplanes difficult to afford,'' Osley says.
Respected defence analyst Dr Andrew Davies, of the Australian Strategic Policy Institute, said in a recent paper that the ''margins of error are much reduced''.
''Margins are getting uncomfortably tight in some respects and there may be - and certainly should be - planning going on within the [Australian] Defence Department to have a fallback plan in place should the situation further worsen,'' Davies said.
This is where opinion diverges. Canberra has already been forced by the JSF delays to buy 24 F/A-18F Super Hornet fighters to fill the gap between the retiring of the F-111s and the arrival of the JSFs.
Davies says the purchase of more Super Hornets would be an option in the event of a larger than expected delay to the program in the US. However, he says a more likely approach would be to upgrade Australia's existing standard Hornets to cover the likely gap of one or two years.
''We could throw more money at the Hornets but … the likely outcome would be a modest extension of an already dated type at great expense. Nonetheless, if an additional gap of a year or two was to transpire, the Hornet life extension is probably the least bad option.''
Osley says further delays are unlikely for many reasons, including domestic pressure in the US (where the defence industry lobby is extremely strong), pressure from allies who are partners in the project, the extent of the delays already enforced and the need for the US Air Force to replace its rapidly ageing fighter aircraft.
But when asked to hypothesise about what would happen if there were more delays, he argued strongly against buying more Super Hornets, because the cost would be prohibitive. He said, contrary to media reports, he had not been asked to present a fallback option to the government, but if he was, he would not recommend more Super Hornets.
He also questioned the wisdom of upgrading standard Hornets on the grounds that the cost of keeping them flying would be greater than that of sticking to Australia's JSF schedule, which would require spending up to 3 per cent more.
''The public asks, 'Why can't we delay [the JSF purchase] by a few years?' Well, there are two reasons. The first one is that if we delay by three years we have to keep our Hornets going longer, at a time when the cost of the Hornet fleet will be increasing as they approach the end of their service life,'' he says.
''We're planning at this point in time from 2018-2021 to steadily retire the Hornets and to end up with more JSFs, until eventually we have no classic Hornets beyond 2021. If you delay by three years there's going to be a large cost, much greater than 3 per cent.
''At this point we're proceeding as planned to buy the initial two JSFs in 2014 and then to procure more JSFs to have the aircraft enter operational service by 2018, and this will allow us to retire the classic Hornets by 2021 and not incur the extra costs of keeping them flying.''
So, Osley and the dozens of Defence personnel working on the program will keep an anxious eye on Washington and Fort Worth, Texas, where the JSFs are rolling off a kilometre-long production line.
Defence hopes the biggest military project Australia has ever undertaken will cement the Royal Australian Air Force's aerial superiority against our neighbours (China excepted, for obvious reasons of scale).
Andrew McLaughlin, editor of Australian Defence Business Review, says the JSF is slower and carries fewer weapons than the Sukhoi deployed by Indonesia, Malaysia and India, but has superior radar and other technical capabilities, plus the all-important stealth capacity.
''As far as performance and capability go, it's meeting all the requirements of the partner nations, including the US and Australia,'' McLaughlin said.
''I doubt very much that we're going to be facing the 'yellow peril' coming over the horizon alone, and if we were, no amount of JSFs would stop what's coming.''
However, as the delivery date for Australia's first batch of JSFs draws closer and the public turns a curious eye to the project, there is no doubt dollars will be the focus of the attention. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indonesia Kerjasama Pembuatan Fast Patrol Boat Dengan Italia
Indonesia’s attainment of political respectability has yet to be matched by a corresponding increase in strategic power. Jakarta has made clear its hopes of changing this, but whether it has the political will to fund the military transformation remains to be seen.
Turning the country’s armed forces, the TNI, into an effective military by regional standards will involve costly investments in the navy and air force, as well as the enactment of bold reforms, so far avoided by the government, to reduce the autonomy of local military commanders and divest them of their off-budget income sources. Procurement has received far more attention than reform, although both are needed.
Growing public awareness of the air force’s dreadful safety record has helped push aircraft procurement up the national agenda. In February the US, having rehabilitated Indonesia as a defence partner, agreed to sell the country 24 second-hand F-16A/Bs to supplement the 10 new Sukhoi fighters (Su-27s and Su-30s) already in the air force’s inventory. The announcement in April of the purchase of 16 KAI T-50 advanced trainer aircraft from South Korea for USD400 million, following on from a late 2010 order for eight EMB-341 Super Tucano trainer/light attack aircraft (with a second tranche of eight likely to follow), should help the TNI to realise the potential of its fighter fleet.
The trajectory of Indonesia’s air force development lies somewhere between the cautious “minimum essential force” outlined in general terms by Air Chief Marshal Imam Sufaat and the overambitious 180-strong Sukhoi fleet aspired to by Defence Minister Purnomo Yusgiantoro. In April the Indonesian press quoted a senior air force officer as saying that his service aimed to field 10 modern fighter squadrons by 2025 (giving them seven more to procure, or just five if the T-50s and Super Tucanos are deployed in dual fighter-trainer roles). The potential purchase of 24 Eurofighter Typhoons – about which Jakarta has reportedly contacted the UK government – would signal Indonesia’s seriousness about achieving this target and mark a step-change in the TNI’s horizons, although it would add yet another aircraft type to an inventory which, like Malaysia’s, is beginning to contain an unruly mix of kit. “Purnomo is really talking about aspirations; there is a huge gap between desired needs and what Indonesia can realistically achieve,” says Dewi Fortuna Anwar, a former assistant minister of foreign affairs and now of the Indonesian Institute of Sciences (LIPI). “At the level of real procurement, the government will still be aiming only for the minimum.”
In any case, fighter procurement may be curtailed by an urgent need to update the TNI’s airlift capability. In January the TNI announced that it was to spend USD64 million modernising five of its C-130Bs and discussions continue with the US and others about procuring additional, second-hand C-130s.
The air force’s targets are achievable, but only if the government follows through on promises to ramp up investment in defence. The Indonesian economy has been growing strongly at around 6 per cent per year and Jakarta has increased the 2011 defence budget to USD6.5 billion in line with that. However, the defence budget has yet to break through the 1 per cent of gross domestic product (GDP) threshold, despite presidential assurances that it would top 1.5 per cent by 2014. The forecast 2014 defence budget of around USD8.8 billion would be more in the 1.2 per cent range.
As with dreams of a 180-aircraft fighter fleet, the navy’s ambitions for a 40-boat submarine force as outlined in 2010 by the navy’s deputy chief are highly implausible. The recognition that an island nation such as Indonesia requires an effective navy – naval investment is the highest priority of all, according to Anwar – is, however, resulting in much-needed investment coming on stream. An order for two submarines (Russian or South Korean) is expected to be placed in 2011. As the navy prepares to scrap many of its ageing warships, it is aiming to add to its fleet of four new Diponegoro-class corvettes by procuring up to 20 frigates, as well as 30 to 40 corvettes and fast patrol craft. Domestic shipbuilder PT Pal and Dutch partner Damen Schelde Naval Shipbuilding are expected to begin construction of the first new frigate in 2011, but it is unclear whether the navy’s full requirement of 20 ships is currently envisaged.
Indonesia’s urgent need to rejuvenate its offshore patrol capability has yet to yield the kind of numbers required to effectively monitor the country’s vast coastline. However, the domestic construction of a new fleet of Lürssen PB-57 large patrol craft is continuing and negotiations with Italy about the construction of fast patrol boats are expected to conclude in 2011. This all indicates progress, but the TNI needs 300 new surface ships, Anwar argues, if it is to monitor and control Indonesia’s territorial waters effectively.
Though army procurement will generally take a backseat to the costly process of re-equipping the air force and navy, army aviation in particular has seen some investment. A mix of 12 Mil Mi-35M ‘Hind’ attack helicopters and Mi-17 ‘Hip’ transport helicopters ordered from Russia in 2003 have now been delivered and PT Dirgantara Indonesia finalised a USD250 million deal at the end of 2010 to license-produce 20 Bell 412EP utility helicopters.
The government plans to build a modern defence industry to help justify its military spending andIndonesia’s first defence offset policy is expected to come into effect in 2011 (it will require 30-40 per cent of contracted work to be carried out domestically). Industrial partnerships – especially the burgeoning defence relationship with South Korea - will make or break these aspirations. However, the determination to bankroll TNI modernisation will be most essential of all. When the defence budget finally kracks 1.5 per cent of GDP, it will be time to take Indonesian ambitions seriously.
Reference: Trefor Moss (Jane’s), 6th May 2011. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indonesia Kerjasama Pembuatan Fast Patrol Boat Dengan Italia
Indonesia’s attainment of political respectability has yet to be matched by a corresponding increase in strategic power. Jakarta has made clear its hopes of changing this, but whether it has the political will to fund the military transformation remains to be seen.
Turning the country’s armed forces, the TNI, into an effective military by regional standards will involve costly investments in the navy and air force, as well as the enactment of bold reforms, so far avoided by the government, to reduce the autonomy of local military commanders and divest them of their off-budget income sources. Procurement has received far more attention than reform, although both are needed.
Growing public awareness of the air force’s dreadful safety record has helped push aircraft procurement up the national agenda. In February the US, having rehabilitated Indonesia as a defence partner, agreed to sell the country 24 second-hand F-16A/Bs to supplement the 10 new Sukhoi fighters (Su-27s and Su-30s) already in the air force’s inventory. The announcement in April of the purchase of 16 KAI T-50 advanced trainer aircraft from South Korea for USD400 million, following on from a late 2010 order for eight EMB-341 Super Tucano trainer/light attack aircraft (with a second tranche of eight likely to follow), should help the TNI to realise the potential of its fighter fleet.
The trajectory of Indonesia’s air force development lies somewhere between the cautious “minimum essential force” outlined in general terms by Air Chief Marshal Imam Sufaat and the overambitious 180-strong Sukhoi fleet aspired to by Defence Minister Purnomo Yusgiantoro. In April the Indonesian press quoted a senior air force officer as saying that his service aimed to field 10 modern fighter squadrons by 2025 (giving them seven more to procure, or just five if the T-50s and Super Tucanos are deployed in dual fighter-trainer roles). The potential purchase of 24 Eurofighter Typhoons – about which Jakarta has reportedly contacted the UK government – would signal Indonesia’s seriousness about achieving this target and mark a step-change in the TNI’s horizons, although it would add yet another aircraft type to an inventory which, like Malaysia’s, is beginning to contain an unruly mix of kit. “Purnomo is really talking about aspirations; there is a huge gap between desired needs and what Indonesia can realistically achieve,” says Dewi Fortuna Anwar, a former assistant minister of foreign affairs and now of the Indonesian Institute of Sciences (LIPI). “At the level of real procurement, the government will still be aiming only for the minimum.”
In any case, fighter procurement may be curtailed by an urgent need to update the TNI’s airlift capability. In January the TNI announced that it was to spend USD64 million modernising five of its C-130Bs and discussions continue with the US and others about procuring additional, second-hand C-130s.
The air force’s targets are achievable, but only if the government follows through on promises to ramp up investment in defence. The Indonesian economy has been growing strongly at around 6 per cent per year and Jakarta has increased the 2011 defence budget to USD6.5 billion in line with that. However, the defence budget has yet to break through the 1 per cent of gross domestic product (GDP) threshold, despite presidential assurances that it would top 1.5 per cent by 2014. The forecast 2014 defence budget of around USD8.8 billion would be more in the 1.2 per cent range.
As with dreams of a 180-aircraft fighter fleet, the navy’s ambitions for a 40-boat submarine force as outlined in 2010 by the navy’s deputy chief are highly implausible. The recognition that an island nation such as Indonesia requires an effective navy – naval investment is the highest priority of all, according to Anwar – is, however, resulting in much-needed investment coming on stream. An order for two submarines (Russian or South Korean) is expected to be placed in 2011. As the navy prepares to scrap many of its ageing warships, it is aiming to add to its fleet of four new Diponegoro-class corvettes by procuring up to 20 frigates, as well as 30 to 40 corvettes and fast patrol craft. Domestic shipbuilder PT Pal and Dutch partner Damen Schelde Naval Shipbuilding are expected to begin construction of the first new frigate in 2011, but it is unclear whether the navy’s full requirement of 20 ships is currently envisaged.
Indonesia’s urgent need to rejuvenate its offshore patrol capability has yet to yield the kind of numbers required to effectively monitor the country’s vast coastline. However, the domestic construction of a new fleet of Lürssen PB-57 large patrol craft is continuing and negotiations with Italy about the construction of fast patrol boats are expected to conclude in 2011. This all indicates progress, but the TNI needs 300 new surface ships, Anwar argues, if it is to monitor and control Indonesia’s territorial waters effectively.
Though army procurement will generally take a backseat to the costly process of re-equipping the air force and navy, army aviation in particular has seen some investment. A mix of 12 Mil Mi-35M ‘Hind’ attack helicopters and Mi-17 ‘Hip’ transport helicopters ordered from Russia in 2003 have now been delivered and PT Dirgantara Indonesia finalised a USD250 million deal at the end of 2010 to license-produce 20 Bell 412EP utility helicopters.
The government plans to build a modern defence industry to help justify its military spending andIndonesia’s first defence offset policy is expected to come into effect in 2011 (it will require 30-40 per cent of contracted work to be carried out domestically). Industrial partnerships – especially the burgeoning defence relationship with South Korea - will make or break these aspirations. However, the determination to bankroll TNI modernisation will be most essential of all. When the defence budget finally kracks 1.5 per cent of GDP, it will be time to take Indonesian ambitions seriously.
Reference: Trefor Moss (Jane’s), 6th May 2011. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Post time 18-5-2011 08:48 PM
![Menjengah kehidupan baru Shuhada di OZ [siri pembongkaran acik forum kembali bersiaran]](https://uf.cari.com.my/forumx/mforum/block/da/da339e542879ef07fe6217b4f2bd30d4.jpg)
